Transfer pricing (TP) merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perpajakan internasional. Perdebatan tentang tax avoidance dan tax evasion tidak hanya beredar di kalangan politisi, pebisnis dan aktifis lembaga sosial, namun sampai ke kalangan selebritis dunia. Misalnya, munculnya perdebatan atas tuduhan praktik transfer pricing yang menimpa penyanyi group band rock dari Irlandia U2, Bono, yang dituduh memecah sebagian bisnisnya dari Irlandia ke Belanda, negara yang masuk kategori tax haven.Arus keuangan ilegal (illicit financial flows/illegal capital flight) merupakan praktik pergerakan uang secara ilegal antar-negara melalui transfer dan pembayaran untuk menyembunyikan asset dan kewajiban pajak. Praktik ini biasanya merupakan tindakan lanjutan dari praktik haram, misalkan: praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, penggelapan pajak, bisnis perdagangan manusia dan lain-lain. 81% illicit financial flows bersumber dari praktik transfer pricing oleh korporasi multinasional dan 19% berasal dari praktik korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba dan kriminalitas lainnya (GFI, 2012). Bahkan ditengarahi bahwa antara 60-70% Perusahaan transnasional sejagad ini melakukan praktik tranfer pricing (TJN, 2010).GFI (Desember, 2012) merilis bahwa arus keuangan ilegal dari negara berkembang ke negara maju pada 2010 mencapai US$ 859 Miliar meningkat 11% dari tahun 2009 yang berjumlah US$ 776 Miliar dan pada tahun 2008 sebesar US$ 871,3 Miliar. Dalam rentang 2001-2010, negara berkembang sejagad kehilangan potensi pendapatannya sebesar US$ 5,86 Triliun. Jika dirata-rata, maka tiap tahun berkisar US$ 586 Miliar. Indonesia menempati urutan kesembilan terbesar di dunia dalam ‘memproduksi\u27 praktik illicit capital flows. Dari 2001-2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US$ 123 Miliar. Jika dirata-rata tiap tahunnya kira-kira US$ 10,9 Miliar atau ± Rp 100-an triliun/tahunnya (GFI, 2012).Praktik TP mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbangkan lebih 80% dari total pendapatan. Jika tidak ada upaya-upaya yang massif dan kooperatif antar-negara dalam pencegahan dan penindakan TP, maka akan makin banyak negara (terutama negara berkembang dan miskin) yang tidak mampu membiayai pembangunannya.Hal di atas telah mendorong para pemimpin G20 melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif tentang isu perpajakan. G20 telah membantu secara teknis merumuskan platform koordinasi Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dan peningkatan capacity building bagi negara berkembang dalam pengelolaan perpajakannya. Namun komitmen G20 masih belum kuat, ini terbukti dari tidak semua anggota G20 bersedia menandatangani Konvensi OECD tentang Bantuan Timbal Balik Administratif dalam Urusan Perpajakan.Regulasi dan upaya untuk mengatasi tingginya praktik TP masih belum memadai dan terkesan ala kadarnya sehingga Perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban Perusahaan membayar pajak. Di sisi lain, praktik kong-kalikong antara elit pemerintah dengan Perusahaan multinasional juga marak dan sudah menjadi rahasia umum. Untuk meningkatkan kemampuan negara miskin-berkembang dalam pembiayaan pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar warga dan pelayanan dasar lainnya, maka peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak suatu keharusan yang mendesak.
展开▼
